A Review Of agus joko pramono

detikNews detikEdukasi detikFinance detikInet detikHot detikSport Sepakbola detikOto detikProperti detikTravel detikFood detikHealth Wolipop detikX 20Detik detikFoto detikHikmah detikPop Layanan

"Konflik kepentingan menjadi isu serius pada KPK periode sebelumnya. Untuk itu, upaya mencegahnya harus dilakukan dengan serius, termasuk seluruh kandidat dari unsur penegak hukum harus berhenti sebelum dilantik," kata Praswad.

Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat.

On really simple conditions, numerous BPK teams have undertaken certain IDI Systems as task groups, participants, facilitators and subject matter authorities and also have appropriately boosted unique and professional competence. My posture within the IDI Board, I feel, will help motivate the SAI to reach For brand spanking new institutional and specific milestones."

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.  

IDI, Agus memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan device ini ke depan. Selain itu, posisi yang strategis ini dinilai juga akan membuka kesempatan yang luas bagi BPK untuk mengeksternalisasi

”Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan,” kata Alvin.

Di sisi lain, Pramono mengaku tidak akan menawarkan janji-janji yang terlalu tinggi kepada masyarakat Jakarta. Ia ingin agar warga Jakarta dapat merasakan plan kerja yang akan dia lakukan ketika berhasil menjadi gubernur nantinya.

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak more info ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.  

Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.

Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.

Though since the Board Member II, he undertook the state financial administration and accountability, especially in the field of financial state and national progress preparing.

"Kemudian untuk substansi materi tentang debat yang untuk tanggal 6 saya juga sedikit-sedikit kan sudah mulai kami sosialisasikan, kami keluarkan," katanya.

Business hazard management and provide chain management: The mediating job of competitive gain and final decision creating in enhancing companies efficiency

"Saya sih melihat lima tahun ke depan KPK kurang lebih akan mirip-mirip dengan lima tahun ke belakang," katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *